APA proposal kita dalam mengatasi super ketimpangan (tentu saja kemiskinan) saat negara dan warganya mengidap penyakit volatility, uncertainty, complexity, dan ambiguity?
Dalam catatan Bappenas, kesenjangan kita dapat dilihat dari gini ratio yang masih tinggi, yakni pada Maret 2017 sebesar 0,393. Tingginya ketimpangan itu disebabkan booming harga komoditas sejak 2006-2011. Lantaran itulah kuat asumsi, pertumbuhan ekonomi hanya dinikmati 10-20 persen kelompok dengan penghasilan teratas. Selebihnya, 40 persen warga negara kita terpapar kemiskinan akut.
Karenanya, tak perlu diramalkan secara genius, masa depan warga negara Indonesia adalah kemiskinan dan kesenjangan akut. Para ekonom kritis menyebut bahwa per September 2017, Indonesia menduduki peringkat ketiga terparah dalam hal konsentrasi kekayaan penduduknya setelah Rusia dan Thailand. Maka, ketimpangan kita luar biasa hebat. Nomor tiga di dunia. Sebanyak 10 persen orang terkaya negara ini menguasai 77 persen kekayaan nasional.
Inilah tragedi nasional sehingga kita sedang mengalami disarticulated politic-economic structure? Dan, tahukah kita solusinya? Tentu saja belum ada solusi progresif dan signifikan jika melihat kinerja ekonom di sekitar Istana (Bappenas-Kemenkeu-KSP-BI). Mereka masih menggunakan pola dan mental lama.
Karenanya kini, yang perlu dilakukan adalah memberikan kontribusi solusi. Kita bisa usulkan metode the social state dan the super progressive income tax (pajak pendapatan super progresif).
Jika kita mampu membuat dan merealisasikan the super progressive global tax on capital maka seharusnya bisa mengendalikan the globalized super patrimonial capitalism.
Pangkal soalnya adalah, kemauan elite, kegeniusan Presiden dan ketaatan konstitusi. Tiga kunci inilah yang akan hasilkan pemikir-pemimpin yang genius menyelesaikan problema-kejadian jahat hari ini dan antisipasi destruktivisme masa depan.
Tiga kunci ini penting, karena Bung Karno dan Bung Hatta mewanti-wanti agar kita tidak mudah menggadaikan masa depan anak-cucu. Agar kita tidak utang semaunya karena akan mengorbankan sumber ekonomi riil (present real resources) dan sumber ekonomi masa depan (future real resources).
Praktis obral SDA (Freeport dan Blok Masela, misalnya) adalah modus bayar utang ekonomi riil dan ekonomi masa depan. Akibatnya, kita mewarisi net transfer yang memberatkan nasib warga negara dan merusak kemerdekaan dengan ketergantungan. Kini, neokolonialisme sudah mantap via tiga jalur: utang (mata uang), impor (makanan), dan infrastruktur (produk).
Untuk melawannya, kita praktikkan negara Pancasila yang realisasinya pada ketepatan peletakan nilai berdasar konteks dan nuansanya.
Berpancasila itu bukan siapa kamu, siapa orangtuamu, apa warna kulitmu, apa agamamu. Pancasila itu bukan personalitas, bukan pula komunalitas. Pancasila itu hibridasi dan komitmen kepada rakyat, karena kita semua berasal dari rakyat, bukan yang berkuasa dan seenaknya memerintah mereka.
Tentu saja berpancasila itu bukan apa jabatan atau profesimu, di mana alamatmu. Kalau kamu merampok rakyat, kalau kamu mengutil harta rakyat, berarti kamu bukan rakyat. Selebihnya, kamu adalah pengisap, penindas, pelintah, penjajah, kompeni, kolonialis, penjahat kemanusiaan, dajjal semesta.
Singkatnya, berpancasila itu bersetia kepada rakyat (miskin, cacat, dan terpinggirkan) serta siap mati menegakkan konstitusi.
***
0 comments:
Post a Comment